Pengertian Wakaf adalah

Pengertian Wakaf adalah

Pengertian Wakaf adalah

Pengertian wakaf secara terminologi

Jilbabbayi.co.id – menurut ahli fiqih menggunakan dua kata:habas dan wakaf. Karena itu sering digunakan kata seperti habasa atau ahbasa atau awqafa untuk menyatakan kata kerjanya. Sedang wakaf dan habas adalah kata benda dan jamaknya adalah awqaf, ahbas, dan mahbus. Dalam kamus Al-Wasith dinyatakan bahwa al-habsu artinya al-man’u (mencegah atau melarang) dan al-imsak (menahan) seperti dalam kalimat habsu as-sya’i (menahan sesuatu). Waqfuhu la yuba’ wa la yurats(wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: Habasa fi sabilillah (mewakafkannya di jalan Allah SWT). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata habas: al-habsu ma wuqifa, al-habsu artinya sesuatu yang diwakafkan, dan pada kata wakaf, “Sesungguhnya keduanya berasal dari satu makna yang menunjukkan diamnya sesuatu.”

Ibnu Mandzur dalam kitabnya Lisanul Arab

mengatakan tentang kata habas yang berarti amsakahu (menahannya). Ia menambahkan: al-hubus ma wuqifa (sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat Habbasa al-faras fi sabilillah (ia mewakafkan kuda dijalan Allah SWT) atau ahbasahu, dan jamaknya adalah habais. Kalimat ini berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditungganginya ketika sedang malakukan jihad.

Sedangkan menurut Al-Azhari, ia mengatakan bahwa al-hubus jamak dari al-habis, yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf, haram hukumnya apabila dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya. Dalam hadist tentang zakat dinyatakan bahwa Khalid telah menjadikan budak dan keturunan darinya sebagai hubus (wakaf) di jalan Allah SWT. Pemakaian kalimat yeng benar untuk kata habas adalah seperti pada kalimat: habastuyang berarti waqoftu (saya telah mewakafkan). Sedangkan kata tahabbasa sinonimnya adalah tawaqqafa.

Ibnu Mandzur menambahkan

tentang kata wakafaseperti pada kalimat: Wakafa al-arha ala al-masakin (Dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin). Sedangkan dalam kamus Mukhtar As-Shahah: Li al-masakin waqfan yang berarti habasahu(mewakafkannya untuk orang-orang miskin).

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “waqf” yang bererti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359). Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa‘ah) (al-Jurjani: 328). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187). Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan (al-Syairazi: 1/575).

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqih. Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia?. Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

Dari beberapa definisi wakaf tersebut

dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalil yang menjadi dasar di syariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat al quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Di antaranya ada dalam Al Quran surat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan(Q.S. Al-Hajj: 77).

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya(Q.S. Ali Imran: 92).

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 261)

Kemudian dalam hadist Nabi yang menyinggung masalah sadaqoh jariyah yaitu:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذامات ابن ادم انقطع عمله الآ

 من ثلاث، صدقة جارية، اوعلم ينتفع به، او ولد صا لح يدعوله (رواه مسلم) 

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqoh jariyah, ilmt yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.(HR. Muslim).

Baca Artikel Lainnya:

Model Manajemen Wakaf di Negara-Negara Islam

Model Manajemen Wakaf di Negara-Negara Islam

Model Manajemen Wakaf di Negara-Negara Islam

Jilbabbayi.co.id – Dalam catatan sejarah Islam, sudah dipraktikkan baik dalam bentuknya yang masih tradisional/konvensional, dalam “arti bentuk wakaf berupa benda-benda tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang atau wakaf tunai (cash waqh) bahkan, wakaf tunai (cash waqh) ternyata sudah diperaktikan sejak awal abad kedua hijriyah. M Syafii Antonio mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelasakan bahwa Imam az Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadist (tadwnin- al hadist) mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf”.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya Muhadarat fi al-Waqf (Pembahasan Mengenai Wakaf), “wakaf telah banyak dipraktekkan pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah yaitu di Mesir dan Syam dan daerah-daerah bagian Islam yang telah dibuka dalam pemerintahan tersebut. Harta wakaf ketika itu terdiri dari tanah, bangunan dan kebun-kebun. Bahkan pada zaman pemerintahan Hisyam ibn Abdul Malik telah dikukuhkan jabatan khusus bagi pengurus harta wakaf”.

Muhammad Abu Zahrah juga menyebutkan bahwa “pembangunan Masjid al-Haram dan Masjid al-Aqsa adalah sebahagian daripada bukti sejarah di mana ibadah wakaf memegang peranan penting dalam pembangunan kehidupan umat manusia”.

Di beberapa negara muslim saat ini pun aktivitas perwakafan tidak terbatas hanya kepada tanah dan bangunan, “tetapi telah dikembangkan kepada bentuk-bentuk lain yang bersifat produktif”. Ada beberapa Negara Islam yang memiliki manajemen wakaf produktif, diantaranya:

 

Manajemen Wakaf di Mesir

Di Negara ini wakaf berkembang dengan menakjubkan karena memang dikelola secara profesional. Meski begitu masih juga ada masalah yang muncul dalam memenajnya, sehingga pemerintah ”Mesir terus melakukan pengkajian untuk mengembangkan manajemen wakaf dengan tetap berlandaskan syariah”.

Pada masa Pemerintahan Muhammad Ali Pasya, ”perwakafan di Mesir tidak terurus secara baik sehmgga tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan ekonomi Mesir. Wakaf pada masa tersebut menjadi asset yang terlantar. Hal itu disebabkan konsentrasi pemerintahan Muhammad Ali Pasya terfokus pada upaya mewujudkan stabilitas politik internal dalam negeri dalam rangka menghadapi masuknya pasukan barat ke Mesir. Kendatipun adanya usaha meningkatkan perekonomian Mesir, namun wakaf tetap secara terabaikan. Dia berusaha mengembalikan tanah kepada petani sebelumnya yang diambil oleh negara. Ironisnya, petani tetap saja berurusan dengan negara”.

Keinginan kuat untuk mengelola wakaf secara baik baru muncul pada masa pasca pemerintahan Muhammad Ali Pasya. ”Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah Mesir adalah menertibkan tanah wakaf melalui penjagaan dan pemeliharaan serta diarahkan pada tujuan kemaslahatan umum sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada para mustahiq. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk diwan al-waqf yang menjadi cikal bakal departemen wakaf”.

Kendatipun pemerintah Mesir telah membentuk satu departemen untuk mengelola wakaf secara serius, tetapi ternyata persoalan lainnya muncul seperti tidak adanya rasa keadilan yang ditetapkan oleh para pewakaf (wakif), pengawasan dan pengelolan yang kurang profesional. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya tidak jarang wakif dalam berwakaf tidak memperlihatkan rasa keadilan dalam masyarakat. Karena pada saat itu belum ada aturan yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban wakif dan dengan pihak yang lain, sehingga terkesan aturan tersebut ditentukan wakif sendiri, terutama yang berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima harta wakaf tersebut. Kondisi demikian memunculkan sikap malas dan menurunkan etos kerja sebahagian mustahiq. Sebagian dari penerima wakaf hanya menggantungkan ekonominya dari wakaf itu saja, sehingga mereka malas untuk bekerja dan menambah deretan pengangguran dalam masyarakat karena di antara mereka tidak lagi punya etos kerja yang baik. Di samping itu, terdapat pula para nazir yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan praktek riba.

Melihat ketidakteraturan pegelolaan wakaf tersebut, beberapa kalangan masyarakat yang memiliki perhatian pada persoalan wakaf mendesak pemerintah untuk segera melakukan perubahan peraturan perundang-undangan wakaf. ”Pada tahun 1926 masyarakat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi ide dan wacana yang dikembangkan itu justru mengundang polemik yang panjang di kalangan masyarakat luas”.

Pemerintah akhirnya mensahkan undang-undang tersebut meskipun proses menuju pengesahan itu membutuhkan waktu yang agak panjang. ”Pada tahun 1946 peraturan perundang-undangan tentang wakaf menjadi sebuah kenyataan dan menjadi sebuah putusan politik dengan dikeluarkannya undang-undang No. 48 tahun 1946 yang isinya mencakup terjadinya wakaf dan syarat-syaratnya”.

”Pengesahan undang-undang tersebut menjadi harapan baru bagi umat Islam Mesir untuk mengelola asset wakaf. Akan tetapi ternyata setelah undang-undang tersebut disahkan, pcrsoalan muncul. Persoalan itu terlihat pada semakin tajamnya perbedaan antara pemeritah dengan ulama, terutama yang berkaitan dengan terjadinya wakal. Menurut undang-undang yang baru saja disahkan dijelaskan bahwa wakif boleh menarik kembali harta yang telah diwakafkan ataupun mengubahnya, tetapi tidak diperbolehkan untuk menarik wakaf untuk diri sendiri. Wakaf jenis inilah yang terbanyak beredar di Mesir pada masa sebelumnya. Misalnya, wakaf yang diberikan untuk kepentingan publik seperti masjid. Dalam hal ini wakif tidak dibolehkan menarik kembali dan tidak boleh mengubahnya”. Di samping itu undang-undang ini juga memuat tentang berakhimya wakaf muaqqat (wakaf yang dibatasi waktunya). ”Menurut undang-undang ini wakaf muaqqat hanya terbatas pada wakaf ahli, sedangkan wakaf khari tidak dibatasi waktunya. Dalam undang-undang ini juga dicantumkan tentang pihak-pihak yang berhak atas harta wakaf, nazir, kekuasaan nazir atas harta wakaf dan pengembangannya”.

Pada tahun 1952 pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang ini dengan mengeluarkan ”Undang-Undang No. 180 tahun 1952 yang berisi tentang penghapusan peraturan wakaf ahli dengan disertai peraturan pelaksanaannya”. Namun, di dalamnya tidak dibahas bagaimana mekanisme pengawasan dan siapa yang bertanggung jawab serta bagaimana prosedur membelanjakannya. Inilah kelemahan pertama yang terdapat dalam undang-undang baru ini. Dengan kata lain, undang-undang ini ternyata juga belum dapat menjawab persoalan dan subtansi yang diinginkan oleh masyarakat.

Menyadari hal yang demikian maka pada tahun yang sama pemerintah kembali mengajukan rancangan undang-undang yang akhirnya ”disahkan menjadi sebuah produk hukum No. 247 tentang pengawasan terhadap wakaf khairi dan penertiban belanja pemeliharaan harta wakaf. Di samping berisi tentang bagaimana pengawasan, prosedur pembelanjaan, dan pemeliharaan harta wakaf, undang-undang ini juga mengatur tentang kebolehan wizarat al-auqaf dengan persetujuan Majelis Tinggi Wakaf, untuk menyalurkan apakah seluruh atau pun sebagian saja dan harta wakaf jika wakif tidak menentukan penerima wakaf”.

Pada tahun 1957 pemerintah mengajukan lagi rancangan undang-undang wakaf yang baru yang akhirnya disahkan menjadi sebuah Undang-Undang No. 30 tahun 1957. Melihat ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang ini, pada dasamya tidaklah banyak memuat hal-hal yang baru, kecuali sekedar menyempumakan dan meluruskan undang-undang sebelumnya. Adapun yang terbaru dari undang-undang ini hanyalah menyangkut tentang pendirian rumah sakit yang berada di kota Kairo, Kemudian pada tahun yang sama disusul dengan undang-undang (qanun) No. 152 tahun 1957 yang mengatur tentang penggantian tanah pertanian yang diwakafkan untuk tujuan kebaikan.

Berkaitan dengan pengaturan tentang penggantian tanah pertanian, pemerintah mengeluarkan undang-undang tersendiri, yaitu ”undang undang No. 20 tahun 1957 yang memuat tentang aturan lembaga perekonomian”.Kemudian selanjutnya dilengkapi dengan peraturan ”No. 51 tahun 1958, yang merupakan penyempurnaan dari undang undang No. 152 tahun 1957. Dengan demikian sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim secara terus menerus telah melakukan proses pematangan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan wakaf dengan senantiasa merujuk kepada syari’at Islam. Salah satu hasil dari proses ini ialah pada tahun 1971 pemerintah berhasil membentuk suatu badan yang khusus menangani persoalan wakaf dan pengembangannya yang disesuaikan dengan Qanun No. 80 tahun 1971. Badan ini bertugas melakukan kerjasama dalam pengawasan dan memeriksa tujuan undang-undang wakaf dan program wizarat al-auqaf. Di samping itu, badan ini juga diberi wewenang untuk mengusut dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf serta semua kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan undang-undang ini, maka pemerintah membentuk struktur kepengurusan wakaf yang terdiri dari ketua badan atau lembaga dan direktur umum. ”Direktur umum dibantu oleh tiga direktur umum lainnya, yang membidangi harta benda dari pengembangan, bidang teknik (pengukuran) dan bidang pertanian. Di samping itu, kepengurusan ini juga dibantu oleh empat orang wakil menteri, yaitu kementerian pertanian, kementerian kependudukan dan kementerian ekonomi serta kementerian perwakafan. Kemudian terdapat juga penasehat dan majelis pengadilan tinggi yang dipilih oleh majelis dari seorang ahli hukum Islam yang dipilih oleh menteri perwakafan. Adapun harta benda yang dikelola oleh badan ini: pertama, harta yang dikhususkan oleh pemerintah untuk anggaran umum, kedua, barang yang menjadi jaminan hutang, ketiga, hibah, wasiat dan sedekah, keempat, dokumen, uang atau harta yang harus dibelanjakan dan sesuatu yang sudah menjadi haknya untuk dikelola sesuai dengan Undang-undang No. 70 tahun 1972. Kelima, hasil lain yang berguna untuk menmgkatkan dan mengembangkan harta wakaf”.

Sebagai negara yang sudah cukup lama mengelola harta wakaf, Mesir telah berhasil mengembangkan wakaf untuk pengembangan ekonomi umat. Di antara faktor-faktor yang menjadi pendukungnya adalah: ”Pertama, pihak pengelola wakaf menyimpan hasil harta wakaf khair di bank sehingga dapat berkembang. Kedua, untuk pembangunan ekonomi umat, pemerintah khususnya Departemen Perwakafan ikut berpartisipasi dalam mendirikan Bank Syari’ah. Ketiga, Departemen Perwakafan melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagai penanam modal untuk pendirian pabrik, rumah sakit Islam, pemeliharaan ternak, bank untuk perumahan dan bangunan dan lain-lain. Keempat, Departemen Perwakafan mengelola tanah wakaf yang kosong untuk dikelola secara produktif melalui pendirian lembaga lembaga perekonomian, bekerja sama dengan perusahaan besi dan baja”.

Di samping itu, dalam rangka pengembangan wakaf departemen wakaf tidak hanya menanamkan sahamnya dalam skala besar tetapi juga pada penanaman dalam skala kecil. Misalnya, ”membantu permodalan usaha kecil dan menengah serta membantu kaum dhuafa’, menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat melalui pendirian rumah sakit dan penyediaan obat-obatan dan poliklinik, mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga pendidikan serta ikut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan”.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa manajemen wakaf di Mesir dikelola secara serius dan produktif oleh badan wakaf yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka membantu kepentingan masyarakat baik di bidang sosial, agama, pendidikan, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengelolaannya juga terdiri dari tenaga-tenaga yang profesional dan sistem pengelolaannya juga didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai serta mudah untuk diterapkan.

 

Manajemen Wakaf di Arab Saudi

Negara padang pasir pusat turunya agama Islam adalah negara kerajaan yang mewarisi ajaran Islam. Kerajaan Saudi Arabia berdasarkan syariat Islam dan konstitusinya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Islam.

Pemerintah kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi majelis tinggi wakaf dengan ketetapan ”No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan surat keputusan kerajaan No. M/35, Tanggal 18 Rajab 1386. Majelis tinggi wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan wakaf, yakni menteri yang menguasai wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahn perwakafan sebelum dibentuk majelis tinggi wakaf. Majelis tinggi wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembanganwakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf bedasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan menajemen wakaf”.

Disamping itu majelis tinggi wakaf juga mempunyai beberapa wewenang antara lain:

1)            Melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolahannya

2)            Menenentukan langkah-langkah umum untuk menanam modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf

3)            Mengetahui kondisi wakaf yang ada.

4)            Membelanjakan harta wakaf untuk kebijakan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai syariat islam

5)            Menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu.

6)            Menggambarkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

 

Manajemen Wakaf di Yordania

Secara administratif, pelaksanaan manajemen wakaf dikerajaan Yordania didasarkan pada “Undang-Undang Wakaf Islam No. 25/ 1947”. Dalam UU tersebut bahwa “yang termasuk dalam urusan kementrian wakaf dan kementerian agama Islam adalah wakaf mesjid, madrasah lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga syariah, kuburan-kuburan Islam, Urusan-urusan haji dan urusan fatwa. UU wakaf yang mengatur tentang peraturan UU wakaf No. 26/ 1966. dalam pasal 3, secara rinci disebutkan bahwa tujuan kementrian wakaf dan urusan agama Islam”antara lain adalah sebagai berikut:

1)      Memelihara masjid dan harta wakaf serta mengendalikan urusan-urusanya.

2)      Mengembangkan masjid untuk menyampaikan risalah Nabi Muhamad SAW dengan mewujudkan pendidikan Islam

3)      Membakar semangat zihad dan menguatkan jiwa Islam serta meningkatkan kualitas keimanan

4)      Menumbuhkan akhlak Islam dan menguatkan dalam kehidupan kaum muslimin

5)      Menguatkan semangat Islam dan menggalakan pendidikan agama dengan mendirikan lembaga-lembaga dan sekolah untuk menghafal Al-Quran

6)      Menyosialisasikan budaya Islam, menjaga peninggalan Islam melahirkan kebudayaan baru Islam dan menumbuhkan kesadaran beragama.

 

Manajemen Wakaf Di Bangladesh

Disamping negara termiskin, Bangladesh juga merupakan negara terbelakang dengan jumlah penduduk yang besar, yaitu ”sekitar 120 juta jiwa dengan luas daerah 55.000 mill persegi”. Selain itu, kondisi alam seringkali kurang menguntungkan karena negara ini termasuk sering tertimpah bencana banjir dengan angin topan. Peningkatan populasi Bangladesh juga cukup padat, yaitu 717 orang per km persegi dan juga termasuk salah satu dari negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat terbatas. Berbagai dimensi kemiskinan ini antara lain tercermin dari penurunan pendapatan sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antara sektor formal dan informal, peningkatan dramatis dalam biaya hidup, mencuatnya beberapa masalah penemuan kesehatan masyarakat, pengangguran dan imigrasi internal.

Di Bangladesh wakaf telah dikelolah oleh ”Social Investement Ltd. (SIBL) Bank ini telah mengembangkan pasar modal sosial (the voluntary capital market). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan,antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf keluarga, obligasi pembangunan perangkat mesjid, saham komunitas mesjid, sertifikat pembayaran zakat, sertifikat simpanan haji, dan lain-lain”.

Baca Artikel Lainnya:

Akademi Komunitas dan Tantangan Daerah Ke Depan

Akademi Komunitas dan Tantangan Daerah Ke Depan

Akademi Komunitas dan Tantangan Daerah Ke Depan

Jilbabbayi.co.id – Salah satu buah yang dihasilkan oleh gerakan reformasi adalah otonomi daerah. Hubungan pemerintah pusat dan pemerinah daerah yang sebelum ini lebih didominasi oleh sentralisme berubah menjadi desentralisme. B.N. Marbun dalam bukunya Kamus Politik mengatakan bahwa sentralisasi yang paham nya kita kenal dengan sentralisme adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik ekonomi, sosial di satu pusat.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie menandai perubahan dari system desentralisasi. Dengan system ini, daerah diberi kewenangan lebih untuk mengatur rumah tangganya. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks reformasi merupakan jalan tengah antara pihak yang ingin tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan dan yang menginginkan perubahan bentuk menjadi Negara Federal.

Dengan adanya otonomi diharapkan daerah lebih berkembang. Tapi perkembangan itu tidak terjadi secara otomatis. Daerah yang mampu mengembangkan potensi daerahnya akan berkembang, sedangkan daerah yang tidak atau kurang mampu mengembangkan potensinya bisa semakin terpuruk. Intinya, di dalam otonomi daerah ada kelebihan dan kekurangan bagi daerah, dan juga ada peluang dan tantangan.  

Peluang Dalam Akademi Komunitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: a. universitas; b. institut; c. sekolah tinggi; d. politeknik; e. akademi; dan f. akademi komunitas (Pasal 5). Akademi Komunitas sendiri didefinisikan dengan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Bagaimana dengan pendiriannya? UU No. 12 Tahun 2012 mengamanahkan kepada Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah untuk mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan. Artinya nantinya disetiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia akan ada, paling tidak, satu akademi komunitas.

Akademi komunitas yang dikembangkan di setiap daerah haruslah berbasis kebutuhan daerah. Daerah yang berbasiskan pada pertanian lebih baik mengembangkan akademi komunitas dengan jurusan-jurusan yang terkait dengan pertanian. Daerah dengan potensi pariwisata yang besar lebih baik mengembangkan akademi komunitas yang terkait dengan pariwisata. Jadi akademi komunitas yang dikembangkan di tiap dearah akan berbeda-beda jurusannya.

Tujuan dikembangkannya akademi komunitas sendiri adalah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah korelasi pengembangan akademi komunitas dengan penguatan otonomi daerah. Dengan mengembangkan akademi komunitas yang sesuai dengan kebutuhan daeah maka diharapkan daerah semakin otonom dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki. Para lulusan akademi kamunitas nantinya akan menjadi tenaga professional dan terampil dalam pengembangan daerah yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tapi peluang hanya tinggal peluang manakala pemerintah daerah hanya melihat ini hanya sekedar proyek untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengabaikan tujuan dasar dikembangkannya akademi komunitas.

Baca Artikel Lainnya:

Sejarah Browser adalah

Sejarah Browser adalah

Sejarah Browser adalah

Jilbabbayi.co.id – Kalian tahu Tim Berners-Lee atau dipanggil Bapak internet ini sepertinya tidak sejalan dengan Marc Andreesen. Dengan Netscape Navigator hasil pengembangannya, browser menjadi internet terbuka untuk siapa saja. Sebelumnya, tim yang dipimpin oleh Barners-Lee menemukan internet browser pertama di dunia pada awal tahun 1991 di CERN. Versi awal ini memang hanya menampilkan text, sedangkan versi keduanya sudah menampilkan interface dan disebut WorldWideWeb Browser. Kelebihannya, browser tidak hanya berfungsi untuk melihat website, tetapi juga sebagai editor. Tim Barners-Lee menemukan sebuah dunia internet yang interaktif. Sasarannya adalah kalangan teknik dan informatika. Browser menjadi alat untuk manajemen ilmu pengetahuan. Selain itu, mereka dapat membuat website sendiri serta menyesuaikan website lain seperti yang diinginkan. dengan terbukanya internet, browser tidak mendukung kemampuan-kemampuan yang tadinya berjalan pada NEXT System yang berbasis Linux dan kurang populer.

Ahli informatika Marc Andreesen berusaha untuk mengintegrasikan browser dan WWW masuk dalam ke dunia windows. Kemudian, ia mengembangkan Mosaic. Internet kemudian menjadi main-stream. Disinilah ide-ide kreatif menjadi mati, sebuah kritik lain dari Barners-Lee. Alasannya, mosaic tidak menawarkan feature editing, sama seperti penerusnya Netscape Navigator. Namun, dengan market share yang hampipr mencapai 90%, Netscape menjadi website superstar pertama. Popularitas ini ternyata membangunkan macan yang sedang tidur. Microsoft kemudian menyatakan perang browser dengan Netscape. Keduanya membuat varian HTML sendiri yang tidak dapat ditampilkan dengan browser lain. Baru tahun 1997, W3 Consortium (W3C) menetapkan HTML standard 3.2 yang didukung oleh kedua browser tersebut.Dengan standard tersebut, muncul alternatif lain. Opera, Safari, Firefox dan Chrome saling berusaha untuk menjadikan browser sebagai alat terpenting didunia internet.

Web 2.0 : Browser sebagai target serangan 

Lahirnya web 2.0 mengembalikan internet ke fungsi awalnya serta menjadikannya lebihinteraktif. Di sinilah era dari Youtube, Wikipedia dan Blog. Tidak ada penemuan lain diluar browser, yang memungkinkan seseorang berbelanja secara online, memeriksa e-mail, atau melakukan transaksi perbankan secara online. Namun, keberagaman fungsi ini memunculkan kelemahan. Browser menjadi target serangan para Hacker. Celah-celah dalam script PHP, Flash Plug-in atau kesalahan dalam program membuka pintu bagi masuknya program-program perusak. Apple encoba mencari solusi dan menjalankan Apps pada iPhone yang pada akhirnya ingi mengakhiri browser sebagai Allrounder. Untuk segala hal yang dapat diselesaikan melalui internet, tersedia Apps khusus dengan kemampuan yang terbatas pada core function saja. Apakah ini akhir dari browser? tentu saja tidak, karena para produsen browser tidak tinggal begitu saja. Sekarang browser dapat dibuka seperti sebuah aplikasi dengan Internet Explorer 9 atau dengan Add-ons Firefox Prism. Berkat Office Web Apps atau Google Doc, program-program lokal pun tidak diperlukan lagi> Browser menjadi jantung dari setiap PC.

Suatu hari browser juga akan mampu menampilkan sistem operasi yang tersimpan dalam sebuah server di Internet. Kira-kira bagaimana pendapat dari Tim Barbers-Lee terhadap perkembangan browser ini?

Sejarah perembangn\an browser dapat dilihat sebagai berikut :

1945 Vannevar Bush

Sosiologi ini merancang sebuah sistem fiktif yang menghubungkan dokumen-dokumen melalui Hyperlink

1962 Doug Engelbart

Salah satu orang penemu mouse membuat online system yang menjadi model untuk semua interface dan hyperlink

1965 Ted Nelson

Sosiologi ini mempublikasikan konsep jaringan dengan sistem Decentralized Host-Computer dan pertautan dokumen
1989 HTML : Tim Berners-Lee menemukan protokol HTML untuk mengirim data
1990 Browser Pertama : Tak lama setelah Tim Berners-Lee berhasil mengoperasikan web server pertama, tim yang dipimpinnya menyelesaikan browser pertama
1991 WorldWideWeb (WWW) : Browser grafis pertama digunakan oleh CERN masih berjalan pada NEXT-System
1993 Mosaic : Marc Andreesen memprogram browser pertama untuk sistem operasi windows
1994 Netscape : Browser paling populer pada tahun 1990-an diluncurkan dan sudah mendukung enkripsi SSL dan cookies
1994 Tabbed Browsing : Internet works merupakan browser pertama menggunakan tabs
1995 Internet Explorer : Microsoft menawarkan browser buatan sendiri
1996 Opera : Penerus browser internet work muncul dan masih komersil sapai tahun 2005
1997 Flash Player : Adobe menawarkan video, animasi dan game browser di internet dengan Flash Player
1998 Acid Test 1.0 : Merupakan website pertama di internet untuk menguji kompetibalitas browser terhadap standard web
1999 Wap-Browser : Nokia menawarkan Wap-Browser pada ponsel nokia 7110. Sejak saat itu, internet pundapat di akses secara mobile
2003 Safari : Apple menawarkan browser sendiri. Sebelumnya pengguna OS-X harus menggunakan browser seperti internet explorer untuk sistem mac
2004 Firefox : Dengan promosi besar-besaran, browser open source firefox dilincurkan dan sangat disukai dalam waktu yang singkat Firefox dari Mozilla adalah freeware yang mudah dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna. Seperti halnya Opera, Firefox juga memiliki semacam tabs untuk menangani banyak halaman web pada saat yang bersamaan, tanpa harus membuka banyak jendela. Cukup dengan memanfaatkan tabs, pengguna dapat berpindah dari satu halaman web ke halaman lain.

Filter untuk menangkal jendela pop up yang menjengkelkan yang menghambat tampilan web utama juga disediakan secara default setting. Sistem keamanannya mampu mencegah ActiveX beroperasi. Pada browser IE, komponen ActiveX yang biasa dipakai para programmer komputer ini sering kali dimanfaatkan software spyware untuk “mengaduk-aduk” komputer pemakainya.

Mesin pencari terkenal macam Google sudah dibundel Firefox. Hasil download bisa disimpan secara otomatis ke desktop komputer, sehingga lebih mudah ditemukan. Selain itu, pengaturan toolbar, tombol, dan ukuran browser dengan mudah dapat dilakukan. Setelah instalasi Firefox yang mudah selesai dilakukan, pengguna akan ditanya apakah ingin mengimpor favorites, setting, history, dan password dari IE atau browser lain. Browser dapat langsung dijalankan tanpa perlu melakukan banyak konfigurasi.

Pengguna yang ingin mengetahui headline dari halaman web tertentu dapat melihatnya dari bookmark. Selain cepat, yang jelas, fitur keamanan Firefox lebih andal dibandingkan IE. Setting browser internet pun bisa diatur dengan lebih leluasa.

Arsitektur terbuka Firefox memungkinkan pengguna untuk mengubah tampilan browser. Pengguna dapat mengustomisasi Firefox secara spesifik. Seperti membuka e-mail saat browser diaktifkan, memblok seluruh iklan pop up.

2008 Chrome Google merambah ke pasar browser dan kedepannya bakal meleburkan deskop dengan internet
2008 App Store : Banyak Apps iPad menggunakan web seperti browser, namun hanya menampilkan sebagian kecilnya saja
2010 TREN : Internet Explorer 9 yang baru menggabungkan website dengan desktop. Tampilan dan ekesekusinya sama seperti software pada umunya. Kedepannya, sistem operasi tersimpan di internet, dalam cloud. Untuk menjalankan program atau megolah dokumen secara online, pengguna hanya membutuhkan browser

Baca Artikel Lainnya:

Sejarah Awal Pembentukan Bali Process

Sejarah Awal Pembentukan Bali Process

Sejarah Awal Pembentukan Bali Process

Jilbabbayi.co.id – Bali Process sendiri, pertamakali dicetuskan pada Bulan Februari tahun 2002 dalam sebuah konferensi “Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime” di Bali, Indonesia. Kerjasama Bali Processsangat terfokus pada aspek yang bersifat teknis dalam membangun menejemen perbatasan antar negara anggota serta peningkatan kapasitas kontrol negara yang termasuk didalamnya penguatan penegakan hukum dalam berbagai macam kasus pemalsuan dokumen. Hal tersebut dilakukan oleh negara, melalu pengimplementasian sistem perundang-undangan dan sistem visa termasuk dalam berbagai informasi yang terkait dengan imigran ilegal.

Dalam perkembangannya,

gagasan mengenai Bali Regional Ministerial Meeteng on People Smugling, Traficcking in Person and Related Transnational Crime (BRMC) terus berlanjut selama dua tahun dari 2002 dan juga 2003, dalam pertemuan yang sama. Dua pertemuan tersebut menghasilkan sebuah Regional Consultative Process (RCP) yang kemudian dikenal dengan Bali Process on People Smuggling, Traffincking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process), dimana Indonesia dan Australia bertindak sebagai Co-chair.

Meskipun berlangsung selama dua tahun

secara resmi bentuk kerjasama Bali Process telah dimulai pada tahun 2002. Dengan tema besar permasalahan yang terkait dengan penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan juga kejahatan transnasional yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu negara. Bali Process telah efektif dalam meningkatkan kesadaran negara-negara dalam lingkup regional, terhadap konsekuensi yang ditimbulkan dari kejahatan transnasional. Tujuan utama dari Bali Process itu sendiri adalah untuk menangani masalah yang terkait dengan peyelundupan dan perdagangan mansia serta kejahatan transnasional lainnya.

Bali Process berusaha untuk terus mengembangkan sebuah strategi yang dapat diimplementasikan dan membentuk sebuah kerjasama praktis dalam merespon berbagai ancaman dari kejatahan transnasional khususnya yang berada di kawasan regional. Setidaknya terdapat lebih dari 45 anggota yang berpartisipasi dalam forum Bali Processseperti Komisi Tinggi PBB yang mengurusi masalah pengungsi (UNHCR), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), serta Dewan PBB yang menangani masalah Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

Sebagai sebuah Regional Consultative ProcessBali Process memiliki kekhususan dibandingkan dengan forum lainnya. Kekhususan tersebut terletak pada fungsi dari Bali Process itu sendiri, yaitu sebagai forum dialog dan kerjasama yang mempertemukan antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan para imigran ilegal. Kekhususan tersbut merupakan sebuah nilai tambah bagi upaya membangun kepercayaan diri bagi negara-negara anggotanya untuk menyelesaikan masalah imigran ilegal secara konstruktif.

Keprihatinan banyak negara dari tingginya tingakat kegiatan penyelundupan dan perdanganan manusia yang telah diatur oleh jaringan kriminal internasional yang juga terlibat dalam jaringan perdanganan narkotika, pemalsuan dokumen, pencucian uang, penyelundupan senjata, dan kejahatan transnasional lainnya juga menjadi faktor pendorong sebuah negara bergabung dengan Bali Process. Adanya dugaan mengenai hubungan erat antara penyelundupan dan perdangan manusia dengan penyebaran operasi terorisme menjadikan negara-negara anggota mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan dan membentuk sebuah forum yang dinamakan Bali Process.  Forum ini ditujukan untuk memperkuat penegakan hukum yang ada di daerah, adanya kalaborasi antar negara dalam merespon tingginya tingkat penyelundupan dan perdagangan manusia.